Dari Tokoh Partai ke Umat (100 Tahun KH Abdul Gaffar Ismail)

Oleh: A Hakam Naja, Anggota Penasihat Yayasan Abdul Gaffar Ismail, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PAN*


Ratusan orang yang memenuhi gedung yang biasa digunakan untuk pembukaan pengajian malam Selasa Yayasan Abdul Gaffar Ismail, Jalan Bandung 60, Pekalongan, Senin (28/6/2010) malam, serasa larut dalam emosi sang penyair tatkala Taufiq Ismail membacakan tidak kurang dari delapan puisi religi hasil karyanya.

Sesaat sebelum membacakan puisi ke empatnya, seluruh pengunjung yang hadir turut dalam suasana haru karena Taufiq terbawa emosi-menitikkan air mata-ketika ia menceritakan bahwa ayahnya, Abdul Gaffar Ismail, dan ibunya, Sitti Nur Muhammad Nur/Tinur, hingga meninggal dunia bahkan tidak memiliki sebuah rumah. "Saya bersyukur karena sewaktu meninggal Pak Gaffar dan Bu Gaffar tidak mempunyai rumah. Rumah yang sekarang kita tempati ini adalah milik yayasan," ujarnya sambil terbata.

Gaffar adalah salah seorang tokoh politik yang telah berjuang sejak muda sebelum masa kemerdekaan. Ia tidak pernah berhenti dari tugasnya memimpin umat. Tokoh yang lahir di Nagari Jambu Air, Banuhampu, Bukittinggi, 11 Agustus 1911 ini dengan kecerdasan dan keberaniannya selalu berusaha memimpin dan membimbing umat Islam.

Pembentukan sikap
Karakter yang ada pada diri Gaffar yang cerdas dan pemberani tidak lepas dari pengaruh lembaga pendidikan tempat dirinya menimba ilmu, Perguruan Thawalib, Parabek, Bukittinggi, sebuah pesantren terkemuka di Sumatra Barat yang didirikan dan diasuh oleh Syekh Ibrahim Musa. Pada 1930, Gaffar Ismail tamat dari Perguruan Thawalib. Dari pesantren inilah, karakter Gaffar benar-benar dibentuk dengan matang.

Sumatra Thawalib menanamkan dasar-dasar bermazhab kepada para pelajarnya. Dalam mengajarkan fikih, ia bersemboyan, "Matangkanlah satu-satu, lalu ambillah yang lain untuk jadi perbandingan, dan jangan menutup diri pada satu mazhab saja". Maksud dari semboyan ini adalah dalam mempelajari ilmu fikih, para pelajar di tingkat awal diajarkan kitab fikih bermazhab Syafi'i.

Kegiatan ekstrakurikuler yang dicanangkan oleh Pesantren Thawalib, antara lain, debating club (muzakarah/diskusi) dan muhadharah (latihan pidato), yang telah banyak memengaruhi alumninya. Diskusi ini dilaksanakan secara komprehensif, suatu permasalahan dibahas dalam beberapa kali pertemuan, sehingga memungkinkan para pelajar untuk membahas dan menelaahnya secara mendalam.

Kebiasaan melakukan debat terhadap masalah-masalah keagamaan yang aktual tersebut telah memengaruhi pikiran Gaffar untuk selalu mengkritisi segala persoalan dengan tidak asal terima, tetapi ditelaah secara kritis dan mendalam.

Kegiatan latihan pidato menjadikan Gaffar mahir dan fasih dalam mengartikulasikan segala pikirannya. Sebab dengan latihan berpidato sejak awal, sebagai juru dakwah ia telah dibekali materi yang penting. Karena itu, tidak berlebihan bila Gaffar Ismail muncul sebagai 'Singa Podium' yang mampu menyuarakan kegalauan umat.

Pada 1930-32, Gaffar menjadi anggota Pengurus Besar merangkap ketua bagian pemuda Partai PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). Karena kegigihan aktivitas PERMI menuntut kemerdekaan, pemerintah kolonial Belanda membuang empat pimpinan PERMI, yaitu Mochtar Lutfi (alumnus Universitas Al-Azhar), Djalaludin Thaib, Iljas Ja'cub ke Digul, dan Gaffar Ismail, (yang paling muda) diusir meninggalkan Sumatra Barat. Gaffar Ismail boleh memilih tempat pembuangan, dan beliau memilih Pekalongan karena di sana daerah santri dan pengusaha mandiri yang kuat dan dikenal dermawan kepada perjuangan kemerdekaan.

PERMI yang begitu besar pengaruhnya terutama di Sumatra, didirikan oleh Gaffar Ismail bersama Ali Imran Djamil, merupakan hasil Muktamar Sumatera Thawalib pada 1930, yang berubah menjadi Partai PERMI.

Di samping tokoh-tokoh PERMI yang lain, Gaffar termasuk tokoh utama yang menonjol dalam PERMI. Kecakapannya terutama sebagai propagandis partai. Kelincahan dan kecakapan berpidato menjadi keunggulannya dibandingkan yang lainnya. Waktu itu dalam berpidato, ia sejajar dengan Muchtar Luthfi. Berapi-api dan menyala-nyala, tetapi mengalir dengan logika yang kuat dan runtut.

Ketika partai-partai politik mengalami hambatan dengan adanya Vergader verbod dari Pemerintah Kolonial, Gaffar tetap tidak menyerah dengan tampil dalam partai baru yang didirikan oleh Dr Sukiman, yaitu Partai Islam Indonesia (PII). Ia ikut menjadi salah seorang tokoh penting dalam partai ini.

Kemudian setelah proklamasi, Gaffar ikut dalam Partai Masyumi di Yogyakarta. Dalam periode awal, nama Gaffar tetap menduduki tempat penting dalam partai ini. Memang, bagi Gaffar sendiri tidaklah begitu dipentingkannya. Gaffar hidup dalam kesederhanaan dan bersikap apa adanya, bahkan bisa dianggap lebih suka hidup menderita, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya

Meskipun demikian, Gaffar dapat dinilai bukanlah seorang organisator. Memimpin partai secara administratif tidak diminatinya dan bukanlah tempatnya jika pekerjaan itu diberikan kepadanya. Gaffar dapat disebut sebagai propagandis dan penggugah semangat rakyat atau pembentuk kader.

Pada 1954, Gaffar Ismail memutuskan untuk berhenti aktif dari politik dan kembali ke dunia pendidikan. Keputusan Gaffar untuk mundur dari dunia politik karena rasa patah hatinya dengan partai politik. Gaffar menginginkan Masyumi betul-betul menjadi partai Islam yang kuat dan tegas menentang ideologi yang hendak menghancurkan Islam. Ia ingin Masyumi menjadi pelopor negara Islam di Indonesia. Ia mengemukakan konsepsinya dalam rangka memperkuat tekad perjuangan. Apabila Masyumi diteruskan dalam tradisinya yang sudah-sudah, Gaffar percaya Masyumi akan mengalami kekalahan dan cita-cita yang dikandung tidak akan tercapai.

Ketika sebuah delegasi dari Pekalongan-dipimpin oleh Ahmad Djunaid-meminta beliau kembali ke Pekalongan untuk membina umat, beliau setuju. Keputusan itu dijalaninya dengan istikamah selama 1954-1998, sepanjang 44 tahun sampai wafat. Gaffar aktif mengadakan pengajian rutin di rumah yang ditinggalinya. Fokus pengajian adalah tafsir Alquran, diberikan secara populer dan sistematis, dengan bahasa yang indah dan retorika menarik.

Pengajian berlangsung di rumah Jalan Kejaksan 52 (kemudian bernama Jalan Bandung 60), Pekalongan, setiap malam Selasa, sehingga bernama Pengajian Malam Selasa (Pemasa). Pengunjung berlimpah ke luar rumah sampai ke simpang empat Jalan Bandung-Jalan Haji Agus Salim dan ke tanah lapangan bong Sorogenen di selatan. Pengunjung pengajian yang datang terjauh dari barat: Cirebon, dan terjauh dari timur: Semarang.

Keaktifan membina umat tidak hanya terbatas di Pekalongan, tetapi secara periodik dia juga aktif memberikan pengajian di Surabaya (Masjid Mujahidin), Makassar (Masjid Raya Makassar), dan Jakarta (Masjid Sunda Kelapa). Ia seolah tak kenal lelah.

Mendampingi beliau, Bu Tinur juga memberikan pelajaran tafsir Alquran untuk ibu-ibu pada pagi hingga siang hari di Jalan Bandung 60, dengan murid 20-30 orang pada 1954-1982, sepanjang 28 tahun lamanya. Bu Tinur wafat dalam usia 69 tahun (1982). Pada 1986, Pak Gaffar menikah dengan murid beliau, Istis'adah, yang dengan setia merawat beliau selama 12 tahun sampai beliau wafat.

Ada pengalaman menarik, ketika tahun 1980-an, saya sebagai ketua PII (Pelajar Islam Indonesia) Kota Pekalongan bertemu beliau di rumah Jl Bandung. Waktu itu akhir bulan Ramadhan, Pemerintah Arab Saudi telah memutuskan Idul Fitri satu hari lebih awal dari Indonesia. Sambil menyiram tanaman di halaman rumahnya, ia berdiskusi. Dengan nada tegas dia menyatakan, "Matahari dan bulan di Arab beda dengan kita. Masing-masing juga punya pemerintahan yang bertanggung jawab dunia akhirat. Ikuti keputusan yang akan membawa kemaslahatan."
*Artikel ini dimuat Republika, Kamis 11/08/2011.

Readmore...

Jangan Ulangi Kesalahan Masa Lalu

Oleh: Menlu Inggris William Hague dan Menlu Jerman Guido Westerwelle*


Tahun 2011 telah terbukti sebagai tahun yang luar biasa dalam hubungan internasional. Pemerintah di seluruh dunia perlu segera mengambil tindakan dan bertanggung jawab untuk mendorong perubahan positif serta membantu perkembangan stabilitas dalam menghadapi tantangan-tantangan keamanan global. Mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk menjaga pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dari krisis keuangan terparah dalam satu generasi. 

Pergolakan di Arab telah menarik perhatian dunia. Kami menyambut baik reformasi di Tunisia, Mesir, dan Maroko, yang tentunya memotivasi kita semua. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung perjuangan menuju masyarakat yang lebih bebas demi memenuhi aspirasi rakyat. Namun ,perubahan-perubahan ini bersifat rapuh: Inggris dan Jerman bertekad bahwa Uni Eropa dapat dan harus membuat kontribusi penting dengan membuka pasar semakin luas untuk menambah dinamisme ekonomi dan pertumbuhan reformasi politik.

Rezim represif dan otoriter yang menentang arus perubahan dan berusaha menghindari kebebasan dengan metode yang brutal merupakan kesalahan dalam sejarah. Tindakan kekerasan Presiden Assad terhadap rakyatnya sendiri telah mencemari reputasi dirinya sendiri dan mengakibatkan jatuhnya sanksi baru dari Uni Eropa serta memperlambat investigasi Dewan Keamanan PBB. Ia harus melakukan reformasi atau mundur.

Kekerasan yang dilakukan oleh Kolonel Qadafi melawan rakyatnya sendiri juga telah mengejutkan dunia. Ia harus segera menyerahkan kekuasaan. Sebagai anggota Contact Group, Inggris dan Jerman berhubungan dengan Dewan Transisi Nasional sebagai pemerintah berwenang resmi. Kami berkomitmen untuk melihat masa depan yang lebih baik bagi semua rakyat Libya.

Dengan segala perubahan yang telah terjadi, satu isu penting yang justru tidak mengalami perkembangan positif: jalan buntu bagi Proses Perdamaian Timur Tengah. Hanya dengan proses negosiasi tulus dan kesepakatan menyeluruh yang dapat menyelesaikan ini semua. Inggris dan Jerman tengah mendesak kedua belah pihak untuk merundingkan kembali dasar dari parameter yang ada. Tujuannya jelas: solusi dua negara, dengan Negara Israel dan Palestina yang merdeka, demokratis, dan berdampingan dalam perdamaian dan keamanan. Arab Spring harusnya membuat Israel dan Palestina melipatgandakan usaha mereka untuk perdamaian, bukan menghalangi mereka.

Di area lain, kita melihat kemajuan yang mantap di Afghanistan. Pada tanggal 5 Desember, pemerintah Afghan dan komunitas internasional akan kembali bertemu di Bonn untuk merayakan perayaan ke-10 konferensi 2001. Konferensi Bonn menegaskan posisi dalam sepuluh tahun berikutnya.

Sejak pemerintah Afghanistan mulai mengemban tanggung jawab untuk keamanan mereka sendiri, Konferensi Bonn 2011 akan melampaui proses transisi dan membicarakan langkah-langkah ke depan di dua area: komitmen jangka panjang komunitas internasional di Afghanistan dan proses menuju penyelesaian politik yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu dan meninggalkan Afghanistan dengan perlengkapannya sendiri.

Konferensi Bonn akan menyuarakan komitmen kuat komunitas internasional di Afghanistan meskipun setelah pasukan militer ditarik. Sebagai bagian dari hal ini, Uni Eropa akan mengembangkan sebuah kesepakatan kemitraan formal dan berjangka panjang dengan Afghanistan, mempertegas komitmen Uni Eropa kepada pembangunan Afghanistan setelah 2014. Dalam hal proses politik, Konferensi Bonn akan menjadi kesempatan bagi Pemerintah Afghanistan dan mitra internasional untuk menetapkan visi yang jelas akan proses politik menyeluruh.

Seringkali kita terlambat bereaksi saat krisis terjadi. Kita perlu melakukan lebih banyak lagi, secara konsisten, untuk mengatasi penyebab ketidakstabilan dan mencegahnya. Baik Inggris dan Jerman berinvestasi lebih untuk pencegahan konflik: mengatasi potensi ancaman bagi keamanan kami sebelum menjadi kenyataan di mana sepuluh kali lebih sulit untuk diatasi. Salah satu cara yang bisa kami lakukan adalah dengan mengambil tindakan tegas dalam menanggulangi perubahan iklim.

Perubahan iklim adalah salah satu masalah keamanan serius di era sekarang. Tahun lalu, Rusia mengalami kegagalan panen gandum; banjir di Pakistan dan kekeringan parah di Afrika Timur, mengingatkan kita akan dampak perubahan iklim yang nyata bagi manusia. Ketahanan iklim merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan; untuk keamanan pangan, air dan energi; untuk ekonomi global yang terbuka; juga untuk kerja sama cross-border (antar perbatasan) dan penerapan hukum. Ketahanan iklim adalah pusat dari nilai-nilai dan yang dianut Uni Eropa dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai para Menteri Luar Negeri.

Pada bulan Juli tahun ini, dengan prakarsa kami, kami telah mencapai kesepakatan di Dewan Urusan Luar Negeri akan pentingnya sanksi Uni Eropa dalam diplomasi iklim. Di minggu yang sama, di bawah kepemimpinan Jerman, Dewan Keamanan Uni Eropa mendiskusikan ketahanan iklim dan pertama kalinya dalam empat tahun mengakui bahwa perubahan iklim dapat memengaruhi perdamaian dan keamanan. Adalah penting bagi kita untuk membangun momentum ini dalam menuju konferensi perubahan iklim di Durban pada bulan November, sebagaimana kita mendesak adanya kesepakatan legal yang mengikat menuntut komitmen negara-negara di dunia untuk bertindak terhadap perubahan iklim.

Pergolakan dramatis di Eropa Selatan tidak menyembunyikan kenyataan yang menyedihkan bahwa benua Eropa tidak kebal dari ancaman konflik. Sebagian besar pendudukan kita berasumsi bahwa ada perdamaian abadi dan kestabilan di Eropa. Hal ini bukanlah jaminan. Dua minggu lalu, polisi Kosovo dibunuh di dekat perbatasan Serbia.

Hampir 17 tahun sejak berakhirnya konflik yang menandai pecahnya Yugoslavia, negara-negara di daerah Balkan Barat telah melakukan kemajuan yang baik dalam demokrasi dan hubungan dengan negara tetangga. Para penjahat perang telah menghadapi pengadilan internasional dan undangan kepada Kroasia untuk bergabung dengan Uni Eropa menunjukkan kemajuan yang telah dicapai wilayah tersebut.

Namun, peristiwa baru-baru ini di Kosovo menunjukkan bahwa prestasi-prestasi tersebut tetap rentan bagi politik pemisahan etnik. Serbia dan Kosovo harus mencari solusi diplomatis atas perbedaan-perbedaan mereka dalam cara yang menghargai perbatasan-perbatasan Kosovo, meningkatkan kualitas hidup semua rakyat, dan mengajukan Serbia dan Kosovo ke dalam keanggotaan Uni Eropa. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka mereka akan menyia-nyiakan kesempatan penting untuk mencapai kemajuan demi kepentingan rakyat mereka.

Kami mendukung dialog antara Belgrade dan Pristina yang difasilitasi oleh Baroness Ashton mewakili Uni Eropa. Pada musim gugur tahun ini, Uni Eropa akan meninjau ulang hubungan Serbia dan Kosovo dengan Uni Eropa. Kami akan mempelajari dengan seksama kemajuan yang telah dicapai kedua belah pihak.

Inggris dan Jerman sedang menuju arah yang sama dalam mengatasi masalah-masalah ini. Bersama-sama, kami ingin mewujudkan harapan-harapan dan kesempatan kepada semua orang di dunia yang menginginkan perubahan. 


*Artikel dimuat Harian Republika, Jumat 12/08/2011.

Readmore...

Menakar Ketakwaan

Oleh: Samson Rahman*


Target utama puasa yang Allah syariatkan kepada orang-orang beriman di bulan Ramadhan yang mulia ini adalah menggapai derajat takwa (QS al-Baqarah [2]: 183). Untuk menggapai derajat penting ini, Allah telah memberikan berbagai fasilitas yang akan mengantarkan seorang mukmin pada derajat tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Jika Ramadhan tiba maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup sedangkan setan-setan dibelenggu." (HR An-Nasai).

Pada hadis lain, Rasulullah mengabarkan bahwa pahala orang-orang yang berpuasa dilipatgandakan dan tidak ada yang tahu berapa kelipatan pahala itu kecuali Allah. Pintu khusus di surga yang bernama ar-Rayyan juga dibuka lebar hanya bagi orang yang puasa dan tidak akan bisa dimasuki oleh selain mereka. Selain itu, doa orang yang puasa juga akan dikabulkan Allah sampai ia berbuka.

Sarana-sarana untuk menggapai derajat ketakwaan, telah Allah hamparkan dengan adanya shalat malam. Sehingga, apabila kita melakukannya dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua ceceran dosa kita yang telah lalu.

Namun, pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri sendiri adalah apakah dalam diri kita ada syarat-syarat orang yang bertakwa? Dalam kitab al-Ghunyah Li Thalibi Thariqi al-Haq, Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang imam kalangan sufi, dengan menyitir berbagai pendapat ulama menyebutkan,  sesungguhnya yang disebut dengan takwa itu adalah meninggalkan perbuatan syirik (menyekutukan Allah dengan sesuatu), kemudian menanggalkan perbuatan maksiat dan semua bentuk dosa, meninggalkan syubhat, serta meninggalkan hal-hal yang tidak perlu dan perbuatan yang dapat menjerumuskan kita semakin jauh dari Allah.

Ketakwaan kita akan benar-benar terasa aromanya, apabila Allah sama sekali tidak pernah melihat kita berada di area-area yang dilarang dan diharamkannya. Sebaliknya, Allah akan senantiasa mendapatkan kita berada pada area-area yang diperintahkan-Nya.

Ruang lingkup aktivitas kita senantiasa berada di taman-taman amal surgawi bersama kepak indah sayap-sayap malaikat. Hati kita tidak terjerumus dalam kelalaian yang membuai dan melenakan, tidak larut dalam gelombang syahwat, indah dalam tawakal dan rida Allah, serta penuh dalam pesona kesabaran ketika menghadapi ujian, dan juga rida dengan takdir yang telah ditentukan Allah SWT. Orang-orang yang bertakwa akan mampu menyamakan amalan batin dengan lahirnya. Hatinya senantiasa steril dari semua penyakit hati yang merusak amal-amal salehnya.

Orang-orang bertakwa senantiasa berenergi untuk berburu kebaikan dan kehilangan tenaga untuk melakukan kejahatan. Potensi kebaikan demikian dominan menguasai relung hati dan jiwanya, sehingga semua energi jahat tidak memiliki ruang geraknya.

Memasuki paruh kedua Ramadhan ini, mari kita menakar kembali sejauh mana ketakwaan kita kini berada. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus (shiratal mustaqim) dan melindungi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Amien.


*Artikel dimuat Kolom Hikmah Republika, Jum'at 12/08/2011.

Readmore...

Bung Hatta dan Nasib Koperasi

Oleh: Mukhaer Pakkanna, Rektor STIE Ahmad Dahlan Jakarta*

Satu hal yang kerap kita kenang dalam pelajaran di sekolah, sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT), yaitu Bung Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia. Dari gagasannya, koperasi Indonesia berkembang. Dia telah merumuskan dalam konstitusi kita (Pancasila dan UUD 1945) bahwa dasar ekonomi Indonesia adalah koperasi. Seiring perkembangan zaman, koperasi mulai ditinggalkan banyak orang, bahkan oleh perumus kebijakan pembangunan ekonomi saat ini pun telah melupakannya.

Maka, seiring kian keroposnya ideologi ekonomi Pancasila, baik dalam konstitusi ekonomi maupun praktik berekonomi, akhirnya pilar demokrasi ekonomi pun mengalami stagnasi. Koperasi misalnya, sebagai pilar utama demokrasi ekonomi menjadi keropos, diawali sejak adanya amandemen UUD 1945 pada 2002. Dalam penjelasan Ayat (1) Pasal 33 UUD 1945, secara terang benderang dihapus kata "koperasi".

Implikasinya, wujud kebijakan, komitmen, dan perhatian pemerintah dalam mengembangbiakkan spirit koperasi di tengah masyarakat terkoyak. Konsekuensinya, koperasi pun pudar dan hanya menjadi kumpulan modal, bukan lagi kumpulan berbasis anggota. Koperasi hanya dijadikan proyek politik dan keuntungan ekonomi segelintir elite, bukan lagi menjadi program yang didasarkan kondisi objektif rakyat yang sifatnya partisipatif.

Tidak heran, jika banyak koperasi kolaps dan sekadar papan nama. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2010) menyebutkan, sekitar 43.241 dari 175.201 unit koperasi di Indonesia tidak aktif, dan sebagian hanya papan nama. Ironisnya, dari 97.347 unit yang masih aktif, hanya 46.541 yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ini pertanda pemerintah tidak mengambil langkah-langkah preventif membudidayakan spirit koperasi (cooperative).

Padahal, menurut Bung Hatta, koperasi sejatinya memiliki khazanah historis dan kultural lokal yang sudah lama berurat-berakar dalam tradisi bangsa Indonesia. Prinsip asas dan perilaku gotong-royong, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan tolong-menolong, sesungguhnya merupakan spirit dan raison d'etre adanya bangsa kita.

Nasib Koperasi
Secara historis, gerakan koperasi awalnya diinisiasi di Eropa. Dalam perkembangannya, gerakan tersebut ternyata mampu menggerakkan roda ekonomi rakyat secara global. Perkembangan itu membuat Bung Hatta menaruh minat untuk mengembangbiakkan koperasi di Tanah Air. Bung Hatta beralasan, koperasi di negara-negara kampiun kapitalisme saja bisa tumbuh dan ekpansif, tentu lebih potensial lagi jika koperasi dikembangkan di Tanah Air.

Alasan itu sungguh mendapat justifikasi historis, terkait dari karakter dan jiwa bangsa Indonesia yang sejak nenek moyang dahulu mengenal dan melakoni spirit prinsip dan asas-asas koperasi.

Selain justifikasi historis dan kultural, Bung Hatta kemudian memperjuangkan dan menyusun konsep ekonomi kerakyatan melalui justifikasi yuridis. Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit mendeklarasikan koperasi sebagai wadah demokrasi ekonomi kerakyatan. Demokrasi ekonomi, kata Hatta, ditandai oleh, "dilakukannya produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat".

Sri Edi Swasono (2003) menyebutkan, dalam rangka demokrasi ekonomi, semua anggota masyarakat harus turut serta dalam melakukan produksi, turut menikmati hasil-hasilnya, dan yang lebih penting, turut serta dalam mengendalikan keberlangsungan proses produksi dan distribusi.

Idealisasi koperasi itu nyaris tinggal kenangan. Sebab, praktik-praktik berekonomi yang dipertontonkan elite ekonomi dan politik lebih banyak berideologi pragmatis. Di tengah kian kondusifnya prospek ekonomi Indonesia yang dihela oleh sektor non-tradable, seperti air dan listrik, gas, transportasi dan komunikasi, jasa konstruksi, dan turisme, yang tumbuh 8,1 persen pada 2010, kontribusi gerakan koperasi terhadap sektor tersebut tampak minimal.

Bahkan, secara agregat terhadap PDB, kontribusinya masih di bawah angka satu hingga dua persen. Bagaimana mungkin menjadi pelaku utama atau saka guru ekonomi nasional jika kinerja koperasi masih menyedihkan? Kalau pun ada dan menjadi pelaku dalam sektor-sektor strategis tersebut, spirit koperasinya kemungkinan sudah hilang karena banyak koperasi telah dikuasai oleh segelintir pemodal besar yang "berjubah" koperasi.

Selain itu, spirit koperasi juga telah lama lumpuh di tengah masyarakat. Kalau pun data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa koperasi meningkat rata-rata 23 persen per tahun dan pada 2010 telah mencapai 175.201 unit, peningkatan itu tidak paralel dengan peningkatan jiwa, pemahaman, dan implementansi konsep koperasi yang sesungguhnya.

Malah, penurunan angka kemiskinan yang diklaim pemerintah "tinggal" 12,49 persen (30,02 juta jiwa pada Maret 2011), tampaknya berbanding terbalik terhadap peningkatan jumlah koperasi yang menakjubkan. Ini menandakan, koperasi yang tumbuh itu bukan koperasi sejati, melainkan koperasi yang tumbuh karena adanya sikap pragmatisme segelintir orang untuk mendirikan dan mengelola koperasi karena adanya kebijakan pragmatisme ekonomi di setiap strata pemerintahan.

Ekonomi Kebersamaan 
Dalam pemikiran Bung Hatta, sejatinya koperasi didirikan atas prinsip kebersamaan, senasib, dan sepenanggungan untuk bergerak meningkatkan kesejahteraan bersama. Namun, karena sikap pragmatisme ekonomi yang berkembang, maka makna kebersamaan luntur.

Kesenjangan pendapatan antarpenduduk menganga lebar, menandakan lunturnya kebersamaan itu. Bayangkan, jika rasio tersebut-yang menunjukkan kesenjangan ekonomi-masih membesar dari 0,29 menjadi 0,35 pada 2010.

Lebih dari itu, orang kaya di Indonesia, seperti dilaporkan Asia Wealth Report (2010), menyimpan 33 persen aset kekayaannya dalam bentuk deposito/tabungan, realestat (22 persen), saham (19 persen), reksa dana pendapatan tetap (16 persen), dan investasi alternatif, seperti kurs mata uang asing atau komoditas (10 persen). Distribusi penyimpanan kekayaan ini terlihat tidak satu pun diperuntukkan untuk pengembangan bisnis dalam membangun kebersamaan dengan masyarakat lokal, semacam koperasi dan lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya.

Mengingat semakin lunturnya spirit kebersamaan akibat pragmatisme ekonomi menggelayuti semua pelaku ekonomi, semakin jelas perlunya reideologisasi ekonomi Pancasila. Maka, langkah yang perlu dilakukan, pertama, perlunya pelibatan tokoh-tokoh lokal di tingkat akar rumput untuk mengembangbiakkan kembali nilai-nilai ekonomi kebersamaan dan kegotong-royongan. Kedua, perlunya peran perguruan tinggi dan lembaga nonpemerintah untuk intensif menggarap dan membudidayakan spirit koperasi di tengah masyarakat.

Ketiga, mengurangi keterlibatan pemerintah dalam membantu koperasi dalam bentuk charity dan bernuansa politik, serta membangun pencitraan (image building). Jika solusi ini digerakkan, niscaya koperasi berkembang biak. Pun, spirit Bung Hatta untuk mengembangkan dan memajukan ekonomi rakyat akan semakin mendapat tempat dalam perumusan kebijakan nasional.


*Artikel ini dimuat Koran Jakarta, Jum'at 12/08/2011.

Readmore...

PRT dan Kepentingan Bersama

Oleh: Ahmad Sahidah PhD, Penulis adalah Dosen Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia*

Pemerintah Malaysia akan melakukan pemutihan terhadap pekerja ilegal. Tidak hanya Indonesia, negara tetangga lain yang juga banyak memasok pekerja kasar ke negeri ini akan juga mendapatkan kesempatan untuk mendaftar warganya secara resmi sebagai pekerja legal. Tentu, kebijakan ini menantang perwakilan pemerintahan Indonesia, seperti kedutaan besar dan konsulat, untuk memastikan warganya yang bekerja tanpa dokumen untuk mendapatkan pengesahan. Sekaligus, ini adalah peluangan bagi pekerja rumah tangga untuk mendapatkan pelayanan pengampunan. Bagaimanapun, mereka adalah perempuan migran yang rentan menghadapi perlakukan tak manusiawi. 

Setelah lama mangkrak, moratorium pengiriman pekerja tatalaksana rumah tangga ke Malaysia akhirnya dicabut. Selain itu, kedua menteri terkait, A Muhaimin Iskandar dan S Subramaniam, menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) terkait hak-hak buruh migran, seperti cuti sehari dalam seminggu, tansfer gaji ke rekening, paspor disimpan pekerja dan gaji RM 600. Tentu kesediaan Menteri Sumber Daya Manusia negeri jiran melakukannya di Bandung merupakan isyarat baik bahwa pihak Malaysia bersedia untuk duduk semeja membahas hal ihwal hubungan kedua negara serumpun ini berhubungan dengan konflik kepentingan.

Sejatinya, masalah buruh migran tidak hanya menimpa pekerja Indonesia. Dr Irene Fernandes, tokoh pembela buruh dari Tenagakita, Malaysia, bersuara lain tentang pembelaan terhadap pekerja yang lemah itu secara keseluruhan, yang tidak hanya menimpa buruh migran Indonesia, tetapi negara tetangga lain (The Sun, 4/1/11). Ia tak hanya terkait dengan pemerintah, agensi pembantu, tetapi juga watak majikan. Banyak majikan yang menganggap pembantu mereka sebagai pelayan (servant) bukan pekerja (employee). Tentu, pembelaan terhadap buruh migran tidak hanya terhenti pada pengungkapan kasus mereka, namun pada waktu yang sama ia dengan sendirinya mengharuskan kerjasama dengan pihak terkait, pemerintah, yang mempunyai kuasa untuk memberikan bantuan pembelaan secara finansial dan hukum. Lagi-lagi, kedua negara harus bahu-membahu, tak bisa berjalan timpang.

Antisipasi 
Pemberian cuti pada Pembantu Rumah Tangga (PRT) merupakan keharusan, karena mereka memerlukan istirahat dan hiburan setelah bekerja selama enam hari. Kalau pun hak ini tidak diambil, majikan harus memberikan uang lembur. Tentu, semua ini berpulang pada kesepakatan kedua belah pihak. Bagaimanapun, aturan pengambilan pembantu di Malaysia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pengalama teman Melayu saya, Zailani bin Mohd Yusoff, mengambil seorang pembantu di agensi mensyaratkan banyak hal, seperti standar gaji minimal bersangkutan. Dengan demikian, hak pekerja bisa dipenuhi secara aman.

Nah, bagaimana jika cuti sehari itu diambil oleh pembantu? Di sini, pemangku kepentingan, seperti perwakilan Indonesia, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan masyarakat kita di sana harus memastikan agar mereka mendapatkan perhatian. Bagaimanapun, semakin terpaparnya PRT dengan dunia luar memungkinkan sindikat untuk memanfaatkan keluguan pekerja tersebut dan memujuknya keluar dari majikan seraya menjanjikan pekerjaan lain yang bergaji lebih besar. Padahal, yang bersangkutan terperangkap dalam jaringan perdagangan manusia. Jika pekerja tersebut terjerat, ia akan sulit keluar dari penipuan ini. Pengalaman penulis menerima keluhan dari seorang pekerja perempuan yang merasa ditipu karena gaji sebagai pembantu sangat kecil karena perempuan setengah baya itu dijebak sindikat. Untuk itu, PJTKI harus diminta laporan terkait dengan keselamatan pekerjanya.

Hal lain, kesadaran PRT untuk tak termakan bujuk rayu pekerja asing lain, seperti Bangladesh dan Pakistan. Dalam sebuah kesempatan, kami, mahasiswa Indonesia di Malaysia, pernah berbincang dengan Chilman Arisman, Konsul Jenderal RI Pulau Pinang tentang nasib pekerja yang harus terdampar di rumah perlindungan Konsulat. Misalnya, akibat hubungan dengan seorang pekerja Bangladesh, ia mengandung dan harus menanggungnya sendirian karena 'sang suami' meninggalkan Malaysia setelah kontraknya habis. Sementara, masa tinggal yang bersangkutan telah habis. Di sana, ratusan PRT asal Indonesia menunggu pemulangan dengan berbagai masalah, seperti penyiksaan, izin tinggal habis, gaji tak dibayar.

Simbiosis Mutualisme 
Sebelum penandatanganan MoU, pemerintah Malaysia mengisyaratkan untuk mendatangkan PRT dari Timor Leste, karena dengan andaian mereka juga bisa berbahasa 'Indonesia'. Namun, sebelum ini terlaksana, kedua pemerintah akhirnya mengakhiri kebuntuan terkait penghentian pengiriman tenaga kerja. Seperti diungkapkan oleh Subramanian bahwa PRT asal Indonesia berjumlah 300 ribuan dan hanya segelintir dari angka itu yang mengalami pelbagai masalah. Tentu, menteri yang berasal partai Malaysia Indian Congress (MIC) itu tidak sedang membenarkan perlakukan tidak patut pada buruh migran, namun memaparkan bahwa secara umum, para pekerja menerima haknya dan pada waktu yang sama kedua negara harus mencegah TKI bermasalah dan melindungi korban apabila mereka tersandung musibah.

Bagaimanapun, kehendak untuk mengatasi masalah sepatutnya dikedepankan dalam menyelesaikan isu TKI, khususnya PRT. Harus diakui, sebagian besar pekerja dalam sektor ini diisi oleh perempuan yang berpendidikan rendah, bahkan sebagian buta huruf. Tidak jarang, sebagian mereka adalah perempuan yang memasuki masa uzur. Teman karib saya, Fauzi Hussien, pernah memiliki seorang pembantu asal Jawa Tengah yang tidak bisa baca tulis, sehingga dosen Universitas Utara Malaysia itu membantunya untuk menuliskan sebuah surat untuk keluarganya di kampung. Kenyataan ini tentu harus memaksa PJTKI untuk betul-betul memastikan kemelekhurufan dan membekalkan keterampilan terkait tata laksana rumah tangga, karena tak dielakkan mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah yang serba listrik. Kebanyakan masalah pembantu-majikan juga dipicu dari keteledoran pembantu dalam bekerja.

Sejatinya, hal ihwal dunia buruh migran telah banyak dibahas dan diseminarkan, yang
melibatkan penggiat lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan politikus. Malah, Fani Habibie pernah berujar bahwa di kantornya ia memiliki segunung rekomendasi dari pelagai pihak terkait perbaikan nasib buruh migran. Sebagai ketua pokja ketenagakerjaan pada masanya, adik bekas Presiden RI ke-4 ini, menegaskan bahwa 80 persen masalah TKI bersumber pada kesalahan pengurusan dalam pengambilan dan pelatihan di dalam negeri. Nah, mengingat pernyataan tersebut disampaikan pada 2007, tentu dengan penandatanganan MoU tahun ini akan makin mengecilkan angka korban, bahkan diharapkan akan meniadakan sama sekali. Semoga! 


*Artikel ini dimuat Koran Jakarta, Jum'at 12/08/2011.

Readmore...

SIKAP Jurnal Nasional: Bersiap Diri Hadapi Krisis

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika dan Eropa telah menyebabkan kekhawatiran dunia. Harga-harga saham di berbagai belahan dunia sempat anjlok karena tidak yakin dengan masa depan perekonomian. Krisis sebelumnya yang berlangsung 2008 pun masih belum tuntas benar, kini datang lagi kesulitan ekonomi yang mengancam penurunan kesejahteraan warga dunia.

Amerika, yang merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar pun ternyata goyah, setelah Standard & Poor's (S&P) menurunkan peringkat utang AS dari AAA menjadi AA+. Bahkan, Ketua Komite Rating S&P John Chambers menyatakan jika keuangan Amerika terus memburuk, dalam enam hingga 24 bulan ke depan, pihaknya akan menurunkan kembali peringkat utang negara Paman San itu.

Besar atau kecil, perekonomian Indonesia juga terpengaruh. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia juga sempat mengalami penurunan beberapa hari terakhir. Kemarin (11/8), IHSG ditutup pada 3.850,759 poin, padahal sebelum krisis, IHSG sempat melampaui 4.000 poin.

Beberapa analisis menyatakan, penurunan harga saham di pasar modal Indonesia dan negara Asia itu bersifat sementara, hanya gejolak sesaat. Secara umum, Indonesia cukup kuat mengahdapi krisis. International Finance Corporation (IFC) menilai perekonomian Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia tidak banyak terpengaruh oleh krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa.

Seperti yang diugkapkan Direktur IFC untuk Asia Timur dan Pasifik Sergio Pimenta, negara Asia sudah belajar dari krisis ekonomi 2008. Dia mengatakan, jika Indonesia bisa menjaga konsumsi domestiknya, maka pertumbuhan bisa dijaga.

Sergio menuturkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan peranan cukup penting bagi perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga akan menjadi salah satu kekuatan perekonomian internasional.

Country Manager IFC Indonesia Adam Sack mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup menjanjikan. Agar petumbuhan Indonesia terjaga, Adam menyatakan pemerintah perlu memberikan perhatian pada pertumbuhan infrastruktur, masalah pertanahan demi meingkatkan kepastian investasi.
Bank Pembangunan Asia (ADB) juga tetap optimis dengan pertumbuhan ekonomi Asia. Dalam laporan tahunan mengenai pasar modal Asia, analis ADB memperkirakan Asia tumbuh 7 persen untuk 2011 dan 2012.

Iwan Azis, Kepala Kantor ADB urusan Integrasi Ekonomi Regional, memperkirakan setelah gejolak ekonomi tenang kembali, arus modal akan terus masuk ke wilayah Asia. Tapi masuknya modal asing juga bisa bedampak negatif jika terlalu menguatkan mata uang Asia terhadap dolar Amerika. Industri yang bergantung pada ekspor ke Amerika dan Eropa akan sulit bersaing. Ini berarti para pengekspor harus mengalihkan tujuan dagangnya ke kawasan lain seperti China dan India.

Meskipun Indonesia dipandang kuat menghadapi krisis, tapi antisipasi harus tetap dilakukan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 telah mengantisipasi semua kemungkinan termasuk risiko gejolak keuangan yang melanda dunia saat ini.

Presiden mengatakan pemerintah telah bekerja sama dengan otoritas moneter. Diharapkan dunia usaha di seluruh daerah juga mempersiapkan diri untuk mengantisipasi datangnya krisis lebih lanjut, meski itu tak diharapkan. Untuk itu Presiden memerintahkan kepada jajaran Kementerian Perekonomian untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kalangan dunia usaha di seluruh daerah.

Pemerintah telah menyiapkan kebijakan seperti yang telah dilakukan ketika menghadapi krisis keuangan global pada 2008. Dengan cara ini, ekonomi Indonesia tidak kehilangan momentum untuk terus tumbuh menuju prospek yang lebih baik.

Sumber: Harian Jurnal Nasional, Jum'at 12/08/2011.

Readmore...

Ramadan dan Community-Based Tourism

Oleh: Dewa Gde Satrya, Dosen International Hospitality & Tourism Business, Universitas Ciputra*

MESKI ada anggapan bahwa memasuki Bulan Suci Ramadan sektor pariwisata memasuki masa paceklik, tetapi patutlah kita melihat dimensi lain yang tak kalah penting. Fakta menunjukkan, di bulan suci ini ada rahmat yang teramat besar bagi kepariwisataan yang mungkin saja sulit diperoleh di hari-hari biasa. Kajian kepariwisataan di bulan Ramadan tak melepaskan hakikat pariwisata.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan, pariwisata memiliki 10 tujuan: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta Tanah Air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antarbangsa. Dalam konteks pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan menghapus kemiskinan itu memiliki ruang implementasi yang jitu di bulan Ramadan.

Memang di bagian tertentu kepariwisataan terkesan redup, khususnya tempat hiburan. Tetapi, sektor perhotelan misalnya, justru memiliki kiat-kiat marketing yang andal menyikapi masa puasa yang konon secara matematis menurunkan omzet penjualan. Banyak hotel justru semakin berkibar dengan paket-paket Ramadan, dan nantinya kemasan paket menginap di hari Lebaran. Di sektor ekonomi kerakyatan, kepariwisataan justru semakin tumbuh di bulan Ramadan.

Wisata kuliner, misalnya, menjadi rujukan dan ladang yang menjanjikan pendapatan bagi umat yang berbuka puasa bersama keluarga dan handai taulan. Di perkampungan dan di area-area umum, ekonomi rakyat berbasis kuliner tumbuh menjamur. Segenap potensi masyarakat yang awalnya di hari-hari biasa terdiam, kini bergerak dinamis menyemarakkan kesucian Ramadan sembari menggali peluang penghasilan.

Community-based tourism (CBT) atau pariwisata berbasiskan kerakyatan, menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif dan pihak yang turut diuntungkan dalam geliat pembangunan sektor pariwisata. Event Ramadan ini tidak semata-mata bersumber dan bermuara pada kesucian setiap umat, dan kesucian kita sebagai satu bangsa, tetapi terlebih menumbuhkan pengalaman pembelajaran kepada segenap komponen masyarakat untuk turut merasa terlibat dan menjadi bagian penting dalam pembangunan.

CBT semasa bulan suci ini hanyalah sentuhan sesaat untuk menyatukan berbagai energi dan potensi masyarakat untuk selanjutnya melakukan percepatan peningkatan daya saing pariwisata di Tanah Air. Corak CBT di bulan suci ini dapat dimaknai seperti ini: secara ekonomi berarti ada uang yang mengalir ke kantong masyarakat secara langsung. Secara sosial berarti ada keguyuban dan kesaling-mengertian antarwarga bahwa setiap elemen memiliki peran yang sama-sama penting, dan secara politik menumbuhkan martabat dan kebanggaan sebagai warga masyarakat.

Melalui mekanisme dan rekaan seperti itu, selanjutnya dapatlah kita mendambakan terejawantahkannya idealisme kepariwisataan yang diadopsi dan diakui oleh negara-negara di dunia ini. Sekurangnya, falsafah dan cita-cita kepariwisataan global selalu direnungkan dan dirayakan bersama pada momentum World Tourism Day setiap 27 September. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa pariwisata sangat vital bagi peradaban dunia yang berdampak pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Tema World Tourism Day berganti setiap tahun. Pada 2007 didedikasikan kepada perempuan. Tahun 2004 bertema sport and tourism. Tahun 2005 bertema tourism and transport. Dan tahun 2006 dengan tema tourism enriches. Sidang Umum UN-WTO, lembaga pariwisata dunia di bawah PBB akhir November 2007 di Kolombia, menetapkan tema Hari Pariwisata Dunia 2008 yang diadakan di Peru adalah pariwisata merespons tantangan perubahan iklim. Tahun ini dunia merayakan WTD dengan tema Tourism-Celebrating Diversity yang perayaannya akan dipusatkan di Ghana.

Medium pembelajaran seperti apakah yang membantu secara signifikan bagi penerapan tema-tema hari pariwisata dunia itu manakala segenap elemen masyarakat merasa tidak menjadi bagian penting dari kepariwisataan di daerah dan negaranya? Jawabnya tak lain melalui pengaktifan pola-pola CBT yang layak diberi ruang dan waktu (momentum), untuk selanjutnya ditumbuhkembangkan oleh pihak-pihak terkait sehingga menjadi suatu usaha mandiri yang berkontribusi bagi pelembagaan kepariwisataan di tataran masyarakat.

Kita menyadari, segenap kekuatan di Tanah Air, untuk membangun kepariwisataan, khususnya di daerah-daerah yang baru mendeklarasikan dan menyiapkan diri sebagai destinasi wisata dunia, belum terlembaga dengan baik dan bergerak dinamis. Masing-masing baru sekadar mengandalkan sektor perhotelan, agen perjalanan wisata, cruise line dan air line, restoran berkelas dan bertaraf internasional. Tidakkah itu hanya segelintir potensi yang sebetulnya teramat rawan bila tidak didukung oleh kekuatan ekonomi rakyat yang bergerak dinamis menyemarakkan perputaran ekonomi di sektor pariwisata?

Menbudpar Jero Wacik sendiri menaruh harapan besar agar segera terwujud zero unemployment sembari mengarahkan program pemerintah agar pro-job dan zero unemployment di sektor pariwisata. Tetapi, tidak dapat kita lupakan operasionalisasi dan pengembangan kepariwisataan di dalam negeri membutuhkan semakin banyak keterlibatan masyarakat yang dengan kekhasannya tersendiri melakukan sesuatu yang produktif, unik, dan unggul serta berkontribusi nyata bagi kepariwisataan di daerah masing-masing.

Gagasan dan idealisme itu menjadi harga yang mahal dan sulit tertandingi di momentum apa pun. Kesucian yang berpadu dengan kesadaran untuk membangun ketahanan dan daya saing kepariwisataan Tanah Air dengan basis keterlibatan sebanyak-banyaknya masyarakat sebagai pihak yang paling diuntungkan, adalah berkah yang tersembunyi di bulan suci ini. 


*Artikel ini dimuat Harian Jurnal Nasional, Jum'at 12/08/2011.

Readmore...

Pangan Aman, Puasa Nyaman

Oleh: Alexander Arie SD, Apoteker, Alumnus Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta*

SEBAGAI negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, datangnya bulan suci Ramadan tentu memberi dampak besar pada pola kehidupan secara global. Beberapa pekan sebelum memasuki Ramadan, harga bahan pangan mulai merangkak naik. Penyebab klasik adalah kenaikan permintaan pasar. Sesuai hukum ekonomi, kenaikan permintaan dengan pasokan yang tidak paralel otomatis akan menaikkan harga.

Permintaan akan bahan pangan yang meningkat tentu terkait erat dengan budaya masyarakat. Bulan penuh rahmat ini memang ditandai dengan berpuasa sehari penuh. Di sisi lain, hidangan istimewa telah menjadi rutinitas untuk berbuka puasa. Aspek inilah yang memberi dampak pada tingginya permintaan.

Besarnya permintaan tentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi konsumen. Kewaspadaan akan bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan perlu ditingkatkan. Di hari-hari awal bulan ini, berita-berita tentang ayam tiren (mati kemaren) dan sapi gelonggongan sudah mulai muncul. Titik kritis ini sejatinya menjadi perhatian bersama. Aspek keamanan pangan sejatinya merupakan isu global.

Salah satu yang masih hangat adalah soal wabah bakteri Escherichia coli di Eropa. Bakteri yang sejatinya merupakan flora normal di dalam tubuh manusia ini berbalik menjadi sumber penyakit. Tentu, menjadi pertanyaan ketika bangsa-bangsa Eropa yang memiliki perhatian lebih pada aspek keamanan pangan justru kecolongan.

Salah satu yang wajib menjadi alat bersama untuk bersikap waspada adalah standar keamanan pangan. Badan Standarisasi Nasional (BSN) sendiri telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 22000:2009 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Standar nasional ini hendaknya dapat menjadi alat bantu terwujudnya keamanan pangan.

Standar keamanan pangan di dunia beragam. Sebut saja British Retail Consortium (BRC), The International Food Standard (IFS), The Safe Quality Food Programme (SQF), Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), The Global Food Safety Initiative (GFSI), dan ISO 22000. Berbagai standar yang ada ini pada prinsipnya memuat tiga aspek penting, yakni: program persyaratan dasar, analisis bahaya titik kendali kritis, dan sistem manajemen.

Apabila mengacu pada SNI, bisa jadi cakupannya meluas. SNI sendiri membahas hingga ke aspek dokumentasi dan penarikan kembali--suatu proses yang identik dengan proses yang ada di industri. Namun, apakah kita tidak bisa menerapkan aspek-aspek dari SNI dalam upaya mewujudkan keamanan pangan? Tentu saja bisa. Seperti disebutkan sebelumnya, sistem keamanan pangan terbagi menjadi tiga aspek penting yang saling terkait. Hubungan keterkaitan ini diperoleh melalui identifikasi terhadap proses yang terjadi secara urut. Sebut saja jika yang dibahas adalah distribusi daging sapi, maka identifikasi yang dilakukan adalah mengenali tahapan-tahapan sejak sapi mulai dipotong hingga sampai ke konsumen untuk siap dikonsumsi.

Seluruh proses yang terjadi di sepanjang rantai pangan sejatinya mengandung aspek bahaya, namun tidak seluruhnya perlu dikendalikan. Aspek bahaya bisa saja muncul namun pada probabilitas atau tingkat keparahan yang kecil. Suatu bahaya dapat saja sering terjadi, namun tingkat keparahannya kecil. Atau sebaliknya, bisa saja jarang terjadi, namun sekali terjadi, tingkat keparahannya tinggi.

Kombinasi antara probabilitas dan tingkat keparahan akan menentukan signifikansi dari suatu aspek bahaya. Signifikansi sendiri akan menentukan pengendalian dari aspek bahaya yang dimaksud, lewat pembahasan “pohon" keputusan. Hasil dari pembahasan di pohon keputusan inilah yang membagi suatu aspek bahaya menjadi program persyaratan dasar atau titik kritis.

Contoh, dalam proses pembuatan kolak guna berbuka puasa, seorang konsumen yang memiliki kewaspadaan atas keamanan pangan akan melakukan pemantauan sederhana perihal aspek bahaya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul: apakah bahan baku yang digunakan masih batas shelf-lfe yang tertera? Apakah bahan baku yang dipakai disimpan dalam keadaan baik? Apakah proses yang terjadi akan mengurangi aspek bahaya yang mungkin timbul? Apakah model penyajian yang dilakukan berpotensi menambah aspek bahaya?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan menuntut konsumen pada aspek-aspek yang nanti perlu dikendalikan keamanannya. Misal, dalam menggunakan santan kelapa instan, harus memperhatikan waktu kedaluwarsa, atau melakukan pemanasan sampai suhu optimal agar bakteri yang thermofobik mati.

Aspek lain yang sering terlupakan dalam konteks ini adalah sanitasi dan kesehatan. Dalam melaksanakan proses yang berhubungan dengan pangan, sanitasi dan kesehatan personel yang terlibat tentu menjadi aspek penting guna menjamin personel tersebut tidak menjadi penyebab ketidakamanan pangan. Hanya saja, soal ini, konsumen sering terlena oleh bantuan sistem imunitas tubuh.

Penanganan yang tidak memperhatikan sanitasi dan kesehatan yang tidak menimbulkan penyakit dianggap sebagai suatu kewajaran. Namun hal ini tentu bukan kebiasaan yang layak diteruskan. Kewaspadaan pada proses dan penjaminan sanitasi dan hygiene yang baik dalam rangkaian proses dan rantai pangan tentu menjadi alat bantu yang manjur guna penegakan standar keamanan pangan.

Suatu masalah dalam menjalankan ibadah puasa ketika akibat suatu proses yang tidak sesuai dengan keamanan pangan, konsumen terserang penyakit. Keadaan sakit kadang memaksa orang mengonsumsi obat yang agaknya dapat mengganggu hikmat beribadah puasa, atau bahkan membatalkan puasa itu sendiri.

Dalam upaya mencapai keadaan yang baik dalam berpuasa, maka peran produsen dan konsumen penting. Produsen, dengan kemungkinan tambahan pendapatan dari peningkatan permintaan, tentunya perlu mengontrol aspek-aspek bahaya dalam rantai proses yang terjadi. Sedangkan konsumen sebagai bagian akhir dari rantai pangan perlu meningkatkan kewaspadaan atas potensi bahaya yang dapat terjadi dan melakukan penanganan yang sesuai.

*Artikel ini dimuat Harian Jurnal Nasional, Jum'at 12/08/2011

Readmore...

TAJUK SINDO: Kepada Anak Muda Kita Bersandar

Suatu waktu sang pendiri bangsa Bung Karno pernah berkata, “Beri aku seribu orang dan dengan mereka niscaya aku akan cabut Gunung Semeru dari akarnya! Beri aku sepuluh pemuda yang membara cintanya kepada Tanah Air dan aku akan mengguncang dunia.” 

Pidato Bung Karno itu punya makna sangat jelas bahwa pemuda adalah gelora atau semangat. Dengan anak-anak muda,impian untuk maju bisa diraih. Kita menengok banyak negara di mana anak-anak muda mendapat kesempatan untuk maju dan memimpin. Regenerasi berjalan dengan matang, bahkan anak muda sudah dipercaya untuk urusan kenegaraan yang rumit dan membutuhkan prasyarat pengalaman. 

Di Jepang terdapat Yuko Obuchi yang pada usia 34 tahun dipercaya sebagai menteri negara urusan sosial dan persamaan gender.Tiga tahun berikutnya dia kembali mendapat amanah sebagai menteri negara urusan pengurangan angka kelahiran. Obuchi juga adalah politikus Partai Liberal Demokrat yang duduk di parlemen pertama kalinya pada usia 27 tahun. 

Di Pakistan, Hina Rabbani Khar mengemban tugas sebagai menteri luar negeri pada usia 33 tahun. Sebelumnya pada usia 31 tahun dia adalah menteri urusan ekonomi di kabinet Perdana Manteri Yousaf Raza Gillani. Seperti halnya Yuko Obuchi, pada usia 25 tahun Hina Rabbani Khar sudah menjadi anggota Majelis Nasional di Pakistan. 

Karier cemerlang juga dijalani Philipp Rosler di Jerman. Pria kelahiran tahun 1973 itu––berarti kini berusia 38 tahun––sudah memimpin Partai Demokrasi Bebas (FDP). Saat ini, pria asli Vietnam yang diadopsi orangtua asal Jerman itu mengemban sederet jabatan prestisius, antara lain menteri perekonomian dan wakil kanselir Jerman.

Menteri Kesehatan Jerman yang juga berasal dari FDP Daniel Bahr bahkan berusia lebih muda lagi, yaitu 34 tahun.Rupanya masih ada lagi menteri dari FDP yang lebih muda, yaitu Kristina Schroeder yang menjadi menteri urusan keluarga pada usia 33 tahun. Pemimpin Partai Buruh Inggris yang kini menjadi oposisi, Ed Milliband, juga mengemban amanat itu pada usia 41 tahun. 

Sementara di negeri jiran kita Thailand, Yingluck Shinawatra dilantik sebagai perdana menteri pada usia 44 tahun. Deretan nama di atas bukan sekadar parade nama anakanak muda yang mendapatkan kepercayaan penting di banyak negara.Di balik nama-nama itu sesungguhnya ada pesan kuat untuk tidak selalu meremehkan para pemuda. 

Ada pesan untuk memberi kepercayaan kepada mereka bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Sejarah kita milik para pemuda. Bung Karno menjadi orang pertama republik ini pada usia 45 tahun.Bung Hatta menjadi wakil presiden pada usia 44 tahun. Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri pada usia 36 tahun. 

Saat ini, bangsa ini butuh barisan generasi muda yang siap memimpin dan merombak tatanan yang rusak. Pada dasarnya,pemuda punya sikap mental lebih berani dalam merombak tatanan yang rusak. Pada para pemuda terdapat standar moralitas dan keteguhan yang menyala-nyala. 

Tantangan bangsa ini paling utama adalah melawan korupsi yang sudah mendarah daging. Jangan sampai hanya karena Nazaruddin dan Gayus Tambunan yang kebetulan samasama berusia muda terlibat kasus korupsi,muncul stigma bahwa anak-anak muda kita sudah terkooptasi oleh penyakit korupsi. 

Masih banyak yang lain,yang punya semangat dan idealisme besar untuk membangun bangsa ini dari keterpurukan. Seperti bangsabangsa lain, patutlah jika para senior mulai belajar memberikan tongkat estafet kepada penerusnya.

Sumber: Harian Seputar Indonesia, Jum'at 12/08/2011.

Readmore...

Krisis sebagai Peluang Ekonomi

Oleh: Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai DEMOKRAT*

Krisis utang yang kini melanda Amerika Serikat dan negaranegara Eropa tidak akan berdampak secara serius pada perekonomian Indonesia.Sebaliknya, krisis ini bisa menjadi momentum penguatan ekonomi nasional.  

Hal ini didasari oleh kebijakan makroekonomi yang solid, kepercayaan investor pada pembangunan fisik, booming harga komoditas dunia,pertumbuhan konsumsi yang intensif, dan pertumbuhan kelas menengah. Fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada pada kondisi terbaik selama 10 tahun terakhir. 

Data makro terakhir menunjukkan bahwa cadangan devisa Indonesia mencapai USD122,7 miliar, setara dengan nilai impor selama 8 bulan. Angka tertinggi yang pernah dicapai dalam sejarah Indonesia modern. Dari sisi harga, laju inflasi tahun kalender (year-to-date) 2011 tercatat sebesar 1,74% dan inflasi tahun berjalan (year-on-year) sebesar 4,61%. 

Angka ini sesuai dengan asumsi yang dicanangkan di APBN 2011 sebesar 5,3% dan menunjukkan terkendalinya tingkat harga. Inflasi yang terkendali menyebabkan stabilnya penetapan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI)-rate di angka 6,75%. Pergerakan kurs rupiah juga menunjukkan tren terus meningkat.

Rupiah saat ini berada pada kisaran Rp8.500/USD yang merupakan posisi terkuat selama beberapa tahun terakhir. Satu hal yang menarik adalah bahwa penguatan kurs ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya realisasi investasi yang pada kuartal II-2011 telah tumbuh 10% ke angka Rp116 triliun. 

Peningkatan investasi ini tentu terjadi berkat semakin meluasnya kepercayaan investor domestik dan asing terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Demikian pula dari sisi anggaran, tingkat defisit Indonesia berada di kisaran 2%.

Angka ini tergolong rendah ketimbang angka defisit Amerika Serikat (AS) atau negara-negara Eropa yang memiliki masalah, yang melebihi angka 10% dari produk domestik bruto (PDB). Pada saat yang sama, rasio utang terhadap PDB Indonesia tercatat sebesar 25,5%.

Angka ini jauh lebih rendah dari rasio utang AS yang mencapai 98,5% atau Yunani yang sebesar 117%. Ada lagi Italia sebesar 100%,kemudian Irlandia 85%, Portugal 80%, dan Spanyol 51%. Dari sisi agregat,PDB Indonesia pada triwulan II/2011 tumbuh sebesar 6,5% dibandingkan PDB triwulan II/2010 (YoY). 

Pertumbuhan ini tergolong sebagai pertumbuhan tertinggi di dunia, bukan hanya dibandingkan dengan AS atau negara-negara Eropa yang kini bermasalah, tetapi juga bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Laporan Asian Development Bank (ADB) yang tercantum dalam Asia Economic Monitor (AEM) Report pada Juli 2011 menyebutkan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan Malaysia, Filipina, dan Thailand. 

Singkatnya, dari sisi fundamental ekonomi, tidak ada yang patut dikhawatirkan akan adanya dampak domestik dari krisis utang yang dialami AS dan Eropa. Dampak dari transmisi krisis utang di AS dan Eropa melalui perdagangan terhadap perekonomian Indonesia juga tidak perlu ditakutkan. 

Porsi perdagangan Indonesia ke AS tidak lebih dari 10%, juga ke negara-negara Eropa hanya mencapai 13% dengan angka yang terus mengalami penurunan. Transmisi melalui perdagangan juga semakin tidak relevan saat ini. Beberapa penyebabnya adalah kompetisi yang menyebabkan fleksibelnya terms-of trade antarnegara. 

Selain itu, pelemahan permintaan memerlukan jangka waktu panjang.Ini karena adanya efek J-curve di mana apresiasi atau depresiasi mata uang lebih dari cukup menopang permintaan untuk mengembalikan permintaan, selain fenomena back-to-back exports yang kerap dipraktikkan oleh perusahaan transnasional. 

Basis Perekonomian 

Indonesia pun berada pada posisi aman terhadap dampak krisis utang ini melalui transmisi keuangan, bahkan diuntungkan. Kondisi perbankan nasional sehat dengan rasio kecukupan modal jauh di atas 8% secara rata-rata. 

Begitu juga sebagai negara dengan basis perekonomian pertanian dan SDA serta porsi konsumsi domestik yang tinggi, perekonomian Indonesia akan lebih sulit untuk terguncang. Krisis utang AS justru akan menyebabkan booming harga komoditas yang menguntungkan Indonesia. Perekonomian Indonesia juga berbasis usaha kecil dan menengah yang terus mengalami pertumbuhan dari segi aset dan kontribusi mereka terhadap PDB. 

Ditambah dengan pertumbuhan kelas menengah (57% dari total penduduk) yang terjadi lebih dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menjamin tetap tingginya tingkat konsumsi, dus tingkat pertumbuhan di masa datang. Lebih jauh, krisis utang yang terjadi di AS dan Eropa akan menyebabkan limpahan investasi ke Indonesia. 

Seperti juga terjadi pada 2009, akan terdapat relokasi modal ke Indonesia yang terus mengalami perbaikan rating sebagai negara tujuan investasi. Sementara negara-negara maju yang bermasalah akan mengalami penurunan. 

Bursa Efek Indonesia yang mengalami rebound cepat pada saat pasar modal di negara-negara lain mengalami penurunan mengindikasi kebenaran dugaan ini. Terlepas dari jauhnya risiko guncangan yang ada, tiga hal harus dilakukan sebagai antisipasi. Pertama,mempercepat proses implementasi jaring pengaman sistem keuangan nasional yang sudah dirancang dengan sangat baik oleh pemerintah.

Kedua, memperbesar daya serap perekonomian terhadap investasi dan pembukaan pasar bagi komoditas-komoditas nasional. Ketiga, yang krusial adalah memperluas implementasi program-program prorakyat. Program-program ini telah terbukti mampu menjadi jaring pengaman dan mengangkat tingkat kesejahteraan rakyat banyak. 

Penambahan satu kluster baru dalam skema program prorakyat pemerintah melalui program kredit nelayan, kredit petani, pengadaan air bersih, kredit untuk orang miskin perkotaan. Listrik murah, rumah sangat murah, angkutan umum sangat murah akan sangat bermanfaat di masa transisi.

Dengan ketiga hal ini, krisis utang yang terjadi di negara maju justru akan menjadi manfaat bagi perekonomian Indonesia.


*Artikel ini dimuat Harian Seputar Indonesia, Jum'at 12/08/2011.

Readmore...